Pada tahun 2011, Kementerian Kesehatan menggulirkan 7 Reformasi Pembangunan Kesehatan yaitu 1) revitalisasi pelayanan kesehatan, 2) ketersediaan, distribusi, retensi dan mutu sumberdaya manusia, 3) mengupayakan ketersediaan, distribusi, keamanan, mutu, efektifitas, keterjangkauan obat, vaksin dan alkes, 4) Jaminan kesehatan, 5) keberpihakan kepada daerah tertinggal perbatasan dan kepulauan (DTPK) dan daerah bermasalah kesehatan (DBK), 6) reformasi birokrasi dan 7) world class health care.

Reformasi Birokrasi yang dilakukan Kementerian Kesehatan adalah untuk mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang baik (Good Governance) dalam mengemban amanat rakyat, yaitu melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional khususnya pembangunan di bidang kesehatan.

Hal itu disampaikan Menteri Kesehatan, dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr. PH, ketika melantik pejabat eselon II sesuai struktur organisasi baru Kemenkes di Jakarta, 3 Januari 2011.

Kerentanan perempuan terhadap HIV/AIDS lebih banyak disebabkan ketimpangan gender yang berdampak pada ketidakmampuan perempuan mengontrol perilaku seksual dari suami  serta kurangnya akses  terhadap pelayanan pengobatan HIV/AIDS. Kurangnya pemahaman “konsep gender” dalam keluarga membuat posisi tawar perempuan sangat rendah dalam pengambilan berbagai keputusan termasuk aspek kesehatan dan kesehatan reproduksinya.

Kementerian Kesehatan melakukan pelayanan kesehatan jiwa korban Merapi yang mengalami gangguan kesehatan jiwa dengan mengirim Psikolog dan Psikiater di lokasi-lokasi pengungsian, sebagai upaya penanggulangan masalah kesehatan jiwa dan psikososial akibat bencana Merapi.