Reformasi Birokrasi yang dilakukan Kementerian Kesehatan adalah untuk mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang baik (Good Governance) dalam mengemban amanat rakyat, yaitu melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional khususnya pembangunan di bidang kesehatan.

Hal itu disampaikan Menteri Kesehatan, dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr. PH, ketika melantik pejabat eselon II sesuai struktur organisasi baru Kemenkes di Jakarta, 3 Januari 2011.

Kerentanan perempuan terhadap HIV/AIDS lebih banyak disebabkan ketimpangan gender yang berdampak pada ketidakmampuan perempuan mengontrol perilaku seksual dari suami  serta kurangnya akses  terhadap pelayanan pengobatan HIV/AIDS. Kurangnya pemahaman “konsep gender” dalam keluarga membuat posisi tawar perempuan sangat rendah dalam pengambilan berbagai keputusan termasuk aspek kesehatan dan kesehatan reproduksinya.

Kementerian Kesehatan melakukan pelayanan kesehatan jiwa korban Merapi yang mengalami gangguan kesehatan jiwa dengan mengirim Psikolog dan Psikiater di lokasi-lokasi pengungsian, sebagai upaya penanggulangan masalah kesehatan jiwa dan psikososial akibat bencana Merapi.

Kementerian Kesehatan hingga tanggal 7 November 2010 telah mengirim 455 orang tenaga kesehatan, yang terdiri dari 17 fasilitator, 16 dokter spesialis, 3 psikiater, 64 dokter umum, 4 dokter gigi, 4 DVI, 3 apoteker, 226 perawat, 1 bidan, 106 surveilans, 4 logistik, 3 ahli gizi, 2 dokter bedah, 1 dokter anestesi, dan 1 dokter anak.